ilustrasi (ist)

Kolom Telematika - "Iya nih gaji IT Indo ironis, jauh banget dibanding gaji IT luar, gw aja ditertawain dengan gaji indo ma orang luar, ironis deh, (NH)."

"Operator warnet aja cuma digaji Rp 300 ribu, sudah kerja 10 tahun tapi perusahaan tidak care (Aroep Manhattan)."

Demikian bunyi beberapa dari banyak komentar pembaca detikINET atas berita yang ditulis 8 Mei lalu, berjudul: "SDM IT Lari ke luar negeri, Pemerintah Diminta Waspada".

Keluh kesah di atas, rasanya, bukan sekali-dua kali terdengar. Sudah sejak lama, praktisi teknologi informasi (TI) di Indonesia memang diperlakukan minim, sangat timpang dengan apa yang diterima teknisi serupa negara tetangga.

Hasil survei kami tahun lalu menunjukkan, gaji seorang system developement di Indonesia mencapai US$4.808 per tahun alias sekitar Rp52 juta atau Rp4,4 juta per bulan. Padahal, tugas mengembangkan sistem TI, tentu rumit bukan main.

Bandingkan untuk posisi serupa di India US$11.805, Malaysia (US$17.651), Filipina (US$10.545), Thailand (US$17.545), India (US$11.805), Singapura (US$35.245), Hongkong (US$46.769), dan Australia (US71.484).

Untuk posisi project management pekerja TI, remunerasi yang diperoleh di Indonesia US$8.580. Angka ini separuh dari jabatan yang sama di India, 1/6 di Singapura, dan 1/10 di Australia (Daftar lengkap, lihat tabel di bawah).

Akan tetapi, bagaimanapun, berkeluh kesah saja tidak cukup. Demi progresivitas dan visi perbaikan yang kontinyu, alangkah baiknya jika apreasiasi kurang ini justru dijadikan momentum intropeksi.

Kita awali soal mengkaji diri ini dengan melihat hasil survei Sharing Vision kepada 24 responden dan 14 perusahaan pada April lalu menunjukkan, 43% sumber daya TI yang ada dinilai kurang kompoten.

Selain tidak kompeten, 14% responden juga mengaku memiliki sumber daya TI yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karenanya, 14% dari mereka merasakan tingkat turnover pekerja TI yang tinggi di perusahaan.

32% responden mengaku pula sulitnya mencari tenaga ahli TI anak bangsa di tanah air--hal yang kemudian memicu banyaknya konsultan bermata biru di tanah air yang bayarannya berkali-kali lipat tadi.

Secara teknis-administratif, pekerja TI di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi baru mencapai 28,60% sementara sisanya belum memiliki karena masih ada anggapan tidak pentingnya sertifikasi semacam CCNA, MCP, PMP, dan lainnya.

Padahal, mengacu survei HR Certification Institute 2008, pekerja TI yang sudah tersertifikasi tadi, terbukti memberi dampak positif pada finansial perusahaan dan otomatis membuat mereka lebih dipercaya perusahaan.

Dengan demikian, mengacu hasil-hasil riset tadi, remunerasi yang minim ini, ternyata banyak disebabkan pula oleh belum tingginya tingkat kompetensi yang dimiliki. Kemampuan yang ada belumlah optimal.

Remunerasi rendah, sedikit-banyak, disumbangkan oleh belum tajamnya kompetensi yang dimiliki yang membuat ketergantungan sumber daya eksternal masih ada, misalnya. Akibatnya, daya tawar pekerja TI belum begitu tinggi.

Kalau mau jujur, belum optimalnya kemampuan ini sendiri mayoritas 'disumbangkan' perusahaan tempat mereka bernaung. Betapa tidak. Alokasi anggaran training perusahaan mayoritas hanya di angka kurang dari 3% dari bea divisi TI.

Perusahaan masih tampak ogah mengeluarkan biaya besar dalam meningkatkan kemampuan pekerja TI. Alih-alih meningkatkan kemampuan, mereka lebih berharap karyawan mau belajar otodidak yang serba gratis.

Maka, daripada terus berkubang dalam komplain remunerasi, sudah seharusnya pekerja TI (sekaligus perusahaannya) tak berhenti memperbaiki kompetensi miliknya, sehingga ke depan tak ada lagi kisah satir pekerja TI: Jabatan keren, gaji pas-pasan!


Dimitri Mahayana adalah dosen ITB dan Chief of SHARING VISION. Penulis bisa dihubungi melalui email redaksi@detikinet.com.


( rou / rou )